Menristek: Semua Instansi Pemerintah Harus Gunakan Open Source

JAKARTA - Indonesia kembali masuk ke dalam negara pembajak di kategori "Priority Watch List", hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah karena berimbas bagi kampanye Indonesia Go Open Source (iGos) yang terasa sia-sia.

"Kita seperti tidak dihargai pekerjaannya dalam menanggulangi pembajakan di Indonesia," ketus Menteri Riset dan Teknologi(Menristek) Kusmayanto Kadiman, usai acara seminar Wimax: Anak Bangsa, di Puspitek, Serpong, Tangerang, Sabtu (2/5/2009).

Meski begitu, Kusmayanto tidak mau berdiam diri saja, saat ini yang harus diperhatikan adalah menyiapkan sebuah software open source yang tinggal pakai saja dan mudah.

Tidak hanya itu saja, instansi-instansi pemerintah harus memberi contoh dengan menerapkan 100 persen pemakaian open source di kantornya. Apalagi, selain Ristek belum ada lagi departemen di pemerintahan yang menggunakan sistem operasi terbuka ini secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Kusmayanto juga meminta peran penggiat open source untuk mengkampanyekan iGos ke segala penjuru pelosok tanah air.

"Jangan nanti ada pikiran ini hanya proyeknya pemerintah semata saja," tandas menteri yang akrab dipanggil KK ini.